“Insentif itu harus diberikan kepada mereka yang benar-benar menjaga cagar budaya. Jangan sampai negara memberikan insentif, tetapi pada akhirnya bangunan justru kehilangan nilai sejarahnya,” katanya.
Baik Adib maupun Sahroni sepakat, kebijakan PBB Rp1 dapat menjadi momentum untuk mempertemukan kepentingan investasi dengan pelestarian sejarah.
Namun, Pemkot Bandung dinilai harus memastikan kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai insentif fiskal semata, melainkan menjadi bagian dari strategi besar menghidupkan kawasan bersejarah sekaligus menggerakkan ekonomi Kota Bandung. (Dam)