Persoalan ini menjadi perhatian penting terutama di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki kondisi geografis berupa perbukitan, lereng dan sejumlah kawasan dengan tanah yang relatif mudah bergerak.
PEMKAB PINJAM ANGGARAN
Upaya memperbaiki jalan tersebut saat ini juga mendapat dukungan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Pemkab Tasikmalaya sebelumnya menandatangani akad pinjaman dengan PT SMI senilai Rp230,25 miliar untuk membiayai penanganan jalan. Program tersebut mencakup perbaikan sekitar 63 kilometer jalan untu 32 ruas jalan.
Baca Juga:193 Warga Tasikmalaya Terima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Anggaran Capai Rp3,86 MiliarKorban Kebakaran Sodonghilir Mulai Terima Bantuan Darurat, Delapan Rumah Rusak Berat
Besarnya pembiayaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya mengejar ketertinggalan kondisi infrastruktur jalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pekerjaan yang dilakukan juga tidak sekadar memperbaiki permukaan jalan. Drainase, struktur lapisan jalan, kondisi tanah dan kebutuhan penguatan di lokasi tertentu menjadi bagian yang perlu diperhitungkan agar jalan memiliki daya tahan lebih baik.
“Ketika pemerintah melakukan pembangunan dengan anggaran yang cukup besar, tentu harapannya bukan hanya jalan bagus saat selesai dikerjakan. Kita ingin jalan tersebut bisa bertahan lama dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Deden.
Perbaikan infrastruktur jalan di wilayah selatan juga dinilai strategis karena selain membuka akses masyarakat, kondisi jalan yang baik mendukung mobilitas hasil pertanian, perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
JANGAN SAMPAI JALAN BARU CEPAT
Deden mengajak masyarakat menjadikan pembangunan jalan sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban membangun dan melakukan pemeliharaan, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan menjaga lingkungan jalan serta menggunakan jalan sesuai ketentuan.
Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan masyarakat antara lain tidak membuang atau mengalirkan air limbah ke badan jalan, menjaga saluran drainase tetap terbuka dan tidak tertutup sampah, serta tidak membiarkan kendaraan bermuatan berlebih melintas tanpa pengawasan.
Deden menegaskan, pembangunan jalan menggunakan anggaran publik pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, menjaga jalan bukan semata-mata tugas pemerintah.
Baca Juga:Golkar Cianjur Dukung Pemkab Bangun Infrastruktur MerataFinal Piala Presiden Jadi Bukti Proses Persib Berjalan di Jalur yang Tepat
“Jaga drainasenya, awasi muatannya, dan gunakan jalan sesuai ketentuan. Kalau semua ikut menjaga, jalan yang sudah diperbaiki bisa lebih awet dan anggaran pemerintah juga bisa digunakan untuk menangani ruas jalan lain yang masih membutuhkan perbaikan,” pungkasnya. (Hendi)