JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendalami kasus penebangan pohon di kawasan Jalan Riau yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembangunan lapangan padel.
Selain menelusuri aspek perizinan, Pemkot juga menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses yang berujung pada penebangan pohon tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, dirinya telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) bersama Inspektorat Kota Bandung untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh.
Baca Juga:Tak Mungkin Bergerak Sendiri, Pengamat Minta Peran ASN dalam Penebangan Pohon Jalan Riau DiusutSatpol PP Bandung Panggil Pengelola Lapang Padel Buntut Dugaan Tebang Pohon Ilegal, Terancam Sanksi Perda!
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan apakah terdapat keterlibatan oknum ASN dalam pengambilan keputusan maupun proses yang mengarah pada penebangan pohon.
Farhan menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya ASN yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, Pemkot Bandung tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Itu sebabnya Pak Sekda dan Pak Inspektorat sudah saya berikan tugas untuk mendalami apakah ada kemungkinan ASN Pemkot Bandung terlibat,” kata Farhan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Farhan, proses investigasi internal menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan seluruh aparatur pemerintah bekerja sesuai aturan. Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara, terlebih jika berkaitan dengan aset lingkungan hidup dan kepentingan publik.
Pemerintah Kota Bandung juga memastikan penyelidikan dilakukan secara objektif dengan mengumpulkan seluruh informasi dan fakta yang berkaitan dengan proses penebangan pohon di depan area lapangan padel di Jalan Riau.
Kasus penebangan pohon tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan bahwa pohon-pohon di kawasan tersebut ditebang untuk menunjang aktivitas usaha.
Pemkot Bandung kini berupaya mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, baik dari unsur swasta maupun apabila terdapat keterlibatan aparatur pemerintah, sehingga proses penegakan aturan dapat berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum. (Dam)