Bagi Dishub, parkir liar bukan hanya persoalan pelanggaran administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap kapasitas jalan. Kendaraan yang menggunakan sebagian badan jalan akan mempersempit ruang gerak kendaraan lain sehingga meningkatkan potensi kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
Karena itu, meski saat ini pendekatan edukatif masih dikedepankan, Dishub memastikan penegakan hukum yang lebih tegas akan dilakukan apabila pelanggaran terus berulang.
Dalam operasi gabungan bersama aparat penegak hukum, kendaraan yang tetap melanggar berpotensi dikenai tindakan penggembokan hingga penderekan.
Baca Juga:Tiramisusu GO! Buka Gerai 24 Jam di Rest Area KM 97B, Mudahkan Wisatawan Berburu Oleh-olehUsai Tinggalkan Rumah, Ghilmi Akhirnya Pulang dan Ungkap Alasan Sebenarnya
“Kami hanya memulai dari monitoring titik parkir liar. Nanti penegakannya akan lebih intensif saat operasi gabungan,” tegasnya.
Di tengah upaya pemerintah menata ketertiban lalu lintas, aspirasi para pengemudi Ojol menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.
Mereka pada dasarnya tidak menolak penertiban. Sebaliknya, mereka mendukung terciptanya lalu lintas yang lebih tertib dan bebas kemacetan. Namun, efektivitas kebijakan dinilai akan lebih terjaga apabila penataan ruang publik tidak hanya berorientasi pada pelarangan dan sanksi, melainkan juga menghadirkan fasilitas pendukung berupa ruang tunggu yang aman dan layak bagi pengemudi.
Dengan demikian, penataan kota tidak hanya mencerminkan ketegasan dalam penegakan aturan, tetapi juga menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan seluruh pengguna ruang publik yang menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan-kawasan tersebut. (Mong)