BANDUNG – Sayembara tangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai melanggar etika pejabat publik. Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, menegaskan langkah itu hanya sah jika dilakukan sebagai warga biasa, bukan dalam kapasitas gubernur.
“Kalau sayembara itu sesuatu yang informal. Dicek dulu, apakah dia sebagai gubernur atau sebagai warga negara Jawa Barat. Kalau sebagai warga negara, tidak ada masalah. Tapi kalau dijadikan kebijakan gubernur, itu menyalahi etika,” tegas Muradi kepada awak media di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Kamis (31/7/2026).
Menurutnya, tidak ada aturan formal yang dilanggar. Namun, secara etika dan birokrasi, langkah tersebut tidak sehat. Sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat, Dedi seharusnya menempuh jalur formal: mengoordinasikan penegak hukum.
Baca Juga:SITH ITB Ubah Limbah Rumah Tangga Jadi Pupuk dan Paving Blok di Desa SindangsariKoalisi WE FOR JET Desak RUEN Berpihak Perempuan
“Harusnya bukan sayembara, tapi mendorong koordinasi penegak hukum untuk mengurangi ancaman begal di Jawa Barat. Panggil pihak terkait di Bandung Raya, kumpulkan satu per satu. Atau perluas se-Jawa Barat. Setelah itu koordinasi dengan Polda, Polres. Itu yang harus dilakukan kepala daerah,” ujarnya.
Muradi mengingatkan, pendekatan sayembara berisiko mendorong tindakan mengarah ke anarki. Publik bisa sembarangan menuduh orang berdasarkan penampilan. “Bisa saja tiba-tiba semua orang yang pakai motor bronk atau mukanya ‘dalak’ dianggap begal. Serem. Ini mirip dulu ada isu preman bertato ditembak mati. Tidak perlu begitu,” katanya.
Ia mengakui publik mungkin menyukai pendekatan cepat semacam ini. “Buat netizen kan bagus. Tapi buat saya, itu salah secara etika. Edukasi harus dilakukan yang ready, bukan semata-mata untuk kepentingan media sosial,” terangnya.
Lebih baik, kata Muradi, gubernur fokus pada langkah terukur: membentuk satgas, memperkuat koordinasi formal, dan mendorong fungsi negara berjalan optimal. “Formal dulu dikerjakan sampai jalan. Baru kalau mau, silakan sayembara pribadi sebagai balancing. Supaya publik tidak semata-mata melihat sayembaranya, tapi melihat ada fungsi negara yang memang harus dilakukan Kang Dedi sebagai gubernur,” pungkasnya. (bbs)