Dalam beberapa kasus, Suzuki Thunder ikut dicantumkan dalam pemberitahuan tersebut karena jenis motor ini sering dikaitkan dengan praktik pengangkutan BBM dalam jumlah besar.
Namun, kebijakan tersebut hanya berlaku di SPBU tertentu dan tidak diterapkan secara menyeluruh.
Masih Banyak SPBU yang Melayani Suzuki Thunder
Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak semua SPBU menerapkan pembatasan tersebut.
Baca Juga:Lepas Status WNI Kena Tarif Rp 5 Juta, Ini 9 Hal yang Buat Kewarganegaraan HilangTelkomsel Tutup Semarak Piala Dunia 2026 dengan Nobar Final di Puluhan Titik Jabotabek Jabar
Masih banyak SPBU yang tetap melayani pengendara Suzuki Thunder selama kendaraan digunakan sebagaimana mestinya dan tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM.
Dengan demikian, pemilik Suzuki Thunder yang menggunakan motornya untuk kebutuhan pribadi tidak perlu khawatir selama pengisian dilakukan sesuai prosedur.
Tujuan Pembatasan untuk Mencegah Penyalahgunaan BBM
Pertamina menegaskan bahwa upaya yang dilakukan sejumlah SPBU bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Selain itu, langkah tersebut juga dilakukan untuk:
• Mencegah pembelian BBM secara berulang yang diduga untuk dijual kembali.
• Mengurangi antrean panjang akibat pengisian dalam jumlah besar.
• Menjamin pasokan BBM tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak.
Pertamina juga mengimbau seluruh masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi sesuai kebutuhan dan tidak melakukan modifikasi kendaraan yang melanggar ketentuan.
Belum Ada Aturan Resmi yang Melarang Suzuki Thunder Isi BBM
Hingga saat ini, belum terdapat regulasi pemerintah maupun kebijakan nasional dari Pertamina yang melarang sepeda motor Suzuki Thunder membeli BBM di SPBU.
Karena itu, informasi yang menyebut seluruh motor Suzuki Thunder dilarang mengisi BBM tidak sepenuhnya benar.
Baca Juga:TelkomGroup, Nongsa Digital Park, dan BW Digital Perkuat Gerbang Digital Indonesia lewat Sistem Kabel Laut NCCKopdar dan Syukuran 24 Tahun Ikatan Motor Honda Bandung (IMHB)
Pembatasan yang sempat viral hanya merupakan kebijakan di sejumlah SPBU tertentu sebagai bentuk pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.