Herman menilai sidak yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi merupakan bentuk peringatan keras kepada pelaku usaha agar mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, baik terkait perlindungan lingkungan maupun pemenuhan hak-hak pekerja.
Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian bagi masyarakat dan tenaga kerja.
Terkait kemungkinan pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar, Herman mengatakan pemerintah masih menunggu hasil pendalaman yang dilakukan lintas instansi.
Baca Juga:DLH KBB Dalami Dugaan Pencemaran Debu Putih, PT BW Jadi Perusahaan Pertama yang DiperiksaPRPKC Ungkap Dugaan Penyebab Polusi Debu Putih di Padalarang-Cipatat
“Pendalaman masih dilakukan bersama Dinas Tenaga Kerja, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Setelah proses evaluasi selesai, hasilnya akan kami sampaikan kepada publik,” pungkasnya. (Wit)