“Kuota angkut ke TPAS Sarimukti sampai hari ini masih tetap 280 ton per hari. Ketika ada TPS-TPS liar seperti ini, menjadi dilema bagi kami karena kuota yang seharusnya untuk melayani warga juga harus digunakan untuk mengangkut sampah dari lokasi pembuangan liar,” ungkap Wahid.
Ia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah.
“Persoalan sampah bukan hanya persoalan pemerintah. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Sampah itu seperti dua sisi mata uang. Kalau tidak dikelola menjadi masalah, tetapi kalau dikelola dengan baik bisa menjadi berkah dan kemaslahatan,” katanya.
Baca Juga:Dipulangkan karena Kenakalan, 8 Siswa SMP di Tasikmalaya Menolak Pindah SekolahPemkab Tasikmalaya Siap Dukung Sekolah Alam Hayati, DPUTRLH Buka Peluang Kolaborasi hingga Pendanaan
Wahid mengapresiasi langkah Pemerintah Kecamatan Bojongsoang yang berinisiatif menutup permanen lokasi pembuangan liar tersebut. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi awal perbaikan tata kelola sampah di wilayah tersebut.
Ia mengungkapkan, volume sampah di lokasi diperkirakan mencapai lebih dari 15 tronton atau sekitar 300 ton. Namun, seluruh sampah tersebut tidak memungkinkan untuk diangkut ke Sarimukti karena keterbatasan kuota dan kondisi medan yang curam.
“Kalau dihitung, di lokasi ini lebih dari 15 tronton. Satu tronton kapasitasnya sekitar 20 ton, jadi hampir 300 ton. Tetapi dengan kondisi Sarimukti yang kuotanya terbatas, tidak mungkin seluruhnya diangkut,” ujarnya.
Selain keterbatasan kapasitas TPAS Sarimukti, kondisi lereng yang curam juga dinilai berisiko bagi alat berat milik DLH.
“Sebetulnya sudah dua kali kami survei untuk menggunakan alat berat. Namun melihat kecuraman seperti ini, cukup berisiko bagi alat berat kami jika dipaksakan melakukan pengambilan sampah,” jelasnya.
Karena itu, DLH akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Jasa Marga sebagai pemilik lahan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Opsi yang memungkinkan adalah mengangkut sebagian sampah, sementara sisanya ditangani melalui metode lain.
Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Tancap Gas, Digitalisasi UMKM dan Penciptaan Wirausaha Muda Jadi PrioritasBawa Nama Polda Jabar, Anggota Satlantas Polres Tasikmalaya Briptu Dhiva Persembahkan Emas Kapolri Cup 2026
Di sisi lain, Wahid menegaskan persoalan utama pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung masih terletak pada kebiasaan masyarakat membuang sampah dalam kondisi tercampur.
“Musuh terbesar kami itu sebenarnya sampah campur. Kalau sejak dari rumah sudah dipilah, pengelolaannya jauh lebih mudah, termasuk untuk kebutuhan RDF maupun pengelolaan di Legok Nangka ke depan,” katanya.