“Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kewajiban perusahaan. Jangan sampai pekerja menanggung sendiri seluruh risiko, padahal mereka bekerja setiap hari untuk perusahaan,” ujarnya.
Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mentoleransi perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerja. Ia memastikan seluruh temuan dalam inspeksi tersebut akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengaku belum menerima laporan resmi terkait hasil inspeksi maupun dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang ditemukan Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga:Dana Hibah Rp1,5 Miliar Diduga Fiktif, Ketua Yayasan di Bandung Barat Jadi TersangkaDede Yusuf Minta Oknum Calo PTSL di Bandung Barat Ditindak
“Belum ada konfirmasi kepada saya. Kebetulan saat itu saya juga memiliki agenda lain sehingga belum sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur,” kata Jeje, Selasa (14/7/2026).
Meski demikian, Jeje menegaskan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat siap mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut apabila terbukti melanggar aturan.
“Pada prinsipnya kami mendukung seluruh kebijakan yang dilakukan Pak Gubernur selama itu untuk kepentingan masyarakat dan memberikan perlindungan kepada para pekerja,” tandasnya. (Wit)