JABAR EKSPRES – Kinerja Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kota Banjar, Bintang, mulai dipertanyakan publik. Satu tahun lebih sosok Bintang berkecimpung di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, namun kontribusinya terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dinilai belum terlihat secara nyata. Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjar dibentuk pada 1 Juni 2025.
Pemerhati kebijakan Pemerintah Kota Banjar, Andi Maulana, menyampaikan kritik tajam terkait keberadaan Bintang yang disebut sebagai konsultan pribadi Wali Kota Banjar, Sudarsono.
Menurut Andi, hingga saat ini belum ada bukti konkret bahwa kehadiran Bintang mampu membantu menumbuhkan perekonomian dan mendorong percepatan pembangunan di Kota Banjar.
Baca Juga:Jadi Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Kurniawan Siap Kawal Target Pembangunan dan Sinergi BirokrasiWali Kota Banjar Perkuat Kepemimpinan dengan Dukungan Tim Konsultan Khusus
“Kita ingin tahu kinerja dari Bintang sebagai ketua tim akselerasi atau konsultan pribadinya wali kota ini. Kita berhak tahu apa kinerja yang sudah dicapai oleh dia untuk Kota Banjar, masyarakat Kota Banjar khususnya,” ujar Andi Maulana, Jumat (10/7/2026).
Kritik tersebut disampaikan di tengah kondisi keuangan Pemerintah Kota Banjar yang sedang tertekan. Andi menyoroti bahwa Pemkot Banjar saat ini kesulitan membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan P3K. Dari 12 bulan dalam setahun, Pemkot hanya mampu menganggarkan pembayaran TPP selama tujuh bulan.
“Tidak ada bedanya bagi wali kota memiliki konsultan pribadi maupun tidak jika Kota Banjar begini-begini saja,” tegas Andi.
Ia menambahkan, Kota Banjar saat ini masih berada dalam kesulitan ekonomi karena pemerintah pusat membatasi dan mengurangi pemberian bantuan anggaran. Menurutnya, keberadaan Tim Akselerasi seharusnya menjadi alternatif solusi di tengah keadaan sulit, namun pada kenyataannya hal itu tidak terlihat.
“Keberadaan Bintang ini harus dievaluasi lagi secara komprehensif oleh para pemangku kebijakan, utamanya oleh wali kota. Apalagi jika honor yang diberikan oleh wali kota ini dibebankan dari anggaran milik rakyat,” katanya.
Sorotan terhadap Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjar bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, berbagai pihak telah mendorong agar kinerja tim ini semakin baik. Namun, publik menilai Kota Banjar justru semakin terpuruk dari sisi keuangan daerah, yang merupakan dampak dari kebijakan pemerintah pusat.