JABAR EKSPRES – Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 43 persen atau sekitar Rp1,9 triliun dari target Rp4,1 triliun pada semester pertama 2026.
Untuk mengejar kekurangan tersebut, Bappenda akan mengoptimalkan pemungutan pajak sekaligus menagih piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp1,2 triliun.
Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Adi Mulyadi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil penerimaan PAD dari Januari hingga Juni 2026.
Baca Juga:DPRD Didorong Jadi Penggerak Pengembangan Ekonomi Kreatif di DaerahPermintaan China Dongkrak Ekspor Rempah Indonesia, Kapulaga Jadi Komoditas Unggulan
Sementara itu, target PAD tahun ini naik sekitar Rp225 miliar dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3,875 triliun.
“Dari bulan Januari hingga Juni kemarin, dari target PAD sebesar Rp4,1 triliun, baru tercapai 43 persen atau sekitar Rp1,9 triliun,” ujar Adi kepada wartawan, Selasa (7/7/2026).
Menurut Adi, kenaikan target PAD ditopang sejumlah sektor pajak, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD), serta pajak restoran, hotel, hiburan, vila, dan sektor lainnya.
Untuk mempercepat capaian target, Bappenda juga menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam mengejar piutang PBB yang nilainya mencapai Rp1,2 triliun.
“Kami melakukan ekstensifikasi dan memaksimalkan pemungutan pajak dari seluruh potensi yang ada, mulai dari PBB, BPHTB, BHPRD, pajak restoran, hotel, hiburan, vila hingga sektor lainnya,” ucapnya
Bappenda optimistis optimalisasi penagihan pajak dan pemanfaatan seluruh potensi pendapatan daerah dapat mendorong realisasi PAD hingga memenuhi target Rp4,1 triliun pada akhir 2026.