“Dulu itu kami sarankan satu, dua sampai empat dulu untuk pilot project. Tapi diputuskan 41,” ucapnya.
Selain itu, kapasitas sistem yang dinilai belum memadai menyebabkan berbagai gangguan teknis, mulai dari error hingga sistem yang tidak dapat diakses.
Kondisi tersebut diperburuk oleh kesiapan operator di tingkat satuan pendidikan yang masih kurang serta sosialisasi yang belum berjalan optimal.
Baca Juga:Cungkil Kaca Dapur, Maling Gondol Uang dan Tablet Kasir Kafe di CibinongPemkab Tasikmalaya Siapkan Mal Pelayanan Publik, Urus KTP hingga Izin Usaha Cukup di Satu Tempat
“Diperparah juga operator yang kurang siap di tingkat satuan pendidikan. Ini juga karena sosialisasi tak tuntas,” sambungnya.
Berbagai persoalan tersebut akhirnya mendorong banyak warga mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk menyampaikan keluhan. Namun, menurut Untung, respons dan kesiapan Disdik dalam menangani persoalan tersebut belum memuaskan.
“Kami melihat ada kecerobohan. Tidak ada simulasi yang utuh. Tidak ada uji kelayakan,” katanya.
Setelah tahapan seleksi selesai, Disdik Jabar kini dihadapkan pada tantangan berikutnya, yakni memastikan kualitas proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang tergabung dalam program tersebut.
Komisi V DPRD Jabar menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi guru, mengingat siswa yang diterima telah melalui proses seleksi dengan standar kualitas tertentu.
“Kami berharap Disdik tidak main-main dengan upgrading guru di 41 sekolah,” tutupnya.(son)