“Untuk memastikan hal itu, Pemkot Cimahi menyiapkan instrumen pengendalian yang jelas. BKPSDMD Kota Cimahi akan memantau pelaksanaan WFH melalui aplikasi SICAKAP. Semua aktivitas kerja ASN harus terdokumentasi,” tuturnya.
Selain pemantauan berbasis aplikasi, evaluasi juga akan dilakukan melalui uji petik langsung ke lapangan. Pengawasan tersebut melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, serta Inspektorat guna memastikan pelaksanaan WFH berlangsung objektif dan sesuai ketentuan.
“Selain lewat aplikasi, pemerintah juga akan melakukan uji petik langsung ke lapangan. Pengawasan dilakukan bersama Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, dan Inspektorat agar evaluasi berjalan objektif,” lanjutnya.
Baca Juga:Pemkot Cimahi Wanti-wanti ASN soal Kekerasan di Tempat Kerja, Pelaku Bisa Kena Sanksi!SE Kemendikdasmen 2026 Terbit, Disdik Cimahi Pastikan Guru Non-ASN Tetap Bertugas dan Peluang Rekrutmen PNS
Ngatiyana juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing organisasi.
Menurutnya, pimpinan perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan target kerja tetap tercapai serta koordinasi antar bidang tetap berjalan meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
“Pimpinan OPD harus memastikan target kerja tercapai dan koordinasi antar bidang tidak terganggu meski sebagian ASN WFH,” tegas Ngatiyana.
Lebih lanjut, Ngatiyana kembali menegaskan pada seluruh ASN agar menjalankan kebijakan WFH secara profesional dan penuh tanggung jawab. Ia menekankan, kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Cimahi.
“Responsivitas terhadap masyarakat harus tetap dijaga. Pelayanan cepat, tepat, dan ramah jadi wajah Pemkot Cimahi meski bekerja dari rumah,” tandas Ngatiyana. (Mong)