Seolah Sudah Langganan Temuan BPK, Tata Kelola Aset Pemprov Jabar Masih Bermasalah 

Penulis: Editor: Wina Nurpadillah
Seolah Sudah Langganan Temuan BPK, Tata Kelola Aset Pemprov Jabar Masih Bermasalah 
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kedua kiri) bersama Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna (ketiga kanan) menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diserahkan oleh Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi (ketiga kiri) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (3/6). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Dedi Mulyadi juga mengakui bahwa aset juga belum tersertifikasi dengan baik.

“Cek deh, jalan provinsi sudah ada sertifikatnya belum. Saya yakin belum semua. Itu catatan penting. Dan ke depan, seluruh aset provinsi harus tercatatkan, berdaya guna bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat, ” cetusnya.

Sementara terkait tindak lanjut TLRHP, Dedi Mulyadi juga bakal berupaya menuntaskan.

“Ya, nanti kita beresin lah. Dalam 60 hari ini selesai,” katanya.

Kepala BPK Jabar jadi Komisaris Bank BJB

Baca Juga:Nata Singaparna, Bupati Cecep: Jangan Ada Bangunan Ganggu Saluran Air!Kampung Naga Sudah Ditutup untuk Wisatawan, Sumber Anggaran Revitalisasi Belum Diketahui

Di sisi lain, posisi Kepala BPK Jawa Barat saat ini diisi Plt. Karena kepala definitifnya belum lama sebelum penyerahan hasil LHP hari ini diangkat menjadi Komisaris Bank BJB.

Ia adalah Eydu Oktain Panjaitan. Ia sodorkan menjadi bagian dari Komisaris Bank BJB bersama dengan Susi Pudjiastuti pada RUPS Selasa (28/4) lalu.(son)

0 Komentar