Selama ini, kata Wulan, keberadaan SDN BM 7 sangat membantu masyarakat sekitar karena lokasinya dekat dengan permukiman warga dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Kondisi itu dianggap jauh lebih aman bagi anak-anak dibanding harus melintasi jalan raya menuju sekolah baru.
Komite juga menilai kebijakan tersebut kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Sebab, sebagian besar warga di lingkungan sekolah masih menghadapi keterbatasan ekonomi sehingga keberadaan sekolah yang dekat menjadi penopang penting untuk menekan biaya pendidikan harian.
“Keberadaan sekolah yang dekat sangat membantu menekan biaya pendidikan, mulai dari ongkos transportasi hingga kebutuhan harian. Jika dipindah ke lokasi yang lebih jauh, beban pengeluaran orang tua otomatis akan bertambah berat,” ungkapnya.
Baca Juga:Terbantu Program JKN, Enok Bisa Jalani Perawatan Tanpa Khawatir Biaya Pengobatan20 Ribu Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor, One Way ke Arah Jakarta Diberlakukan
“Kenapa kebijakan ini dibuat tanpa melihat kondisi ekonomi warga yang sebenarnya masih banyak berjuang untuk kebutuhan makan sehari-hari. Kami berharap dinas turun langsung dan melihat kenyataan di lapangan,” imbuhnya.
Saat ini, SDN Baros Mandiri 7 masih menampung sekitar 230 siswa. Komite sekolah bersama para wali murid kini terus menyuarakan penolakan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, agar pemerintah daerah meninjau ulang rencana penutupan tersebut.
Bagi para orang tua, mempertahankan SDN BM 7 bukan hanya soal menjaga bangunan sekolah tetap berdiri. Lebih dari itu, sekolah dianggap sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan membangun kenyamanan sosial yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun. (Mong)