JABAR EKSPRES – Konflik geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas menimbulkan masalah baru bagi berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kali ini, harga plastik yang mulai merangkak naik.
Lonjakan biaya bahan baku akibat ketidakpastian pasokan global yang dipicu dampak perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS), mengakibatkan naiknya harga plastik.
Kenaikan harga plastik ini menjadi masalah yang cukup krusial bagi UMKM Tanah Air, mengingat hampir seluruh pengemasan produk mereka menggunakan plastik.
Baca Juga:Harga BBM Nonsubsidi Bakal Naik, Warga Bersiap!DPR Dorong Penyesuaian Harga BBM: APBN Saat Ini Tertekan
Menyikapi hal itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengaku pihaknya masih membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik.
Ia juga mengaku bahwa, pihaknya telah menerima keluhan dari sejumlah pelaku UMKM terkait naiknya harga plastik. Untuk itu, pemerintah tengah berusaha menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
Hal itu disampaikan Maman kepada awak media di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin. “Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik … Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” ujarnya, dikutip Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat, guna mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik.
Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak 30–80 persen menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel, dan Iran.
Gejolak tersebut mengganggu pasokan bahan baku utama plastik dan mendorong kenaikan harga di pasar domestik.
Gangguan distribusi nafta, yakni turunan minyak bumi, serta lonjakan harga minyak global disebut sebagai pemicu utama kenaikan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk.
Baca Juga:Siapkan Beras SPHP Kemasan 2 Kg, Mentan: Permintaan RakyatHarga BBM Nonsubsidi Tak Naik, Selisih Ditanggung Pertamina?
Komisi VI DPR RI–yang membidangi di antaranya sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM–mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar guna melindungi UMKM dari dampak kenaikan harga plastik.
Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto meminta Kementerian Perdagangan mengambil langkah strategis guna mengendalikan harga dan memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujar Firnando dalam keterangan pers, Senin.