JABAR EKSPRES – Kebijakan WFH ASN setiap hari Jumat kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan bahwa sistem kerja dari rumah (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara bukanlah bentuk libur tambahan, melainkan bagian dari perubahan besar dalam budaya kerja birokrasi.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan lewat akun Instagram @bakom.ri, pemerintah menekankan bahwa WFH merupakan strategi untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan tetap produktif.
“WFH setiap hari Jumat bukan libur. Ini bagian dari transformasi budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan efisien,” demikian disampaikan dalam unggahan tersebut.
Baca Juga:Bupati Bandung Titip Pesan Jaga Niat, 582 Jamaah Siap Menuju Tanah SuciViral Susu MBG Dijual di Minimarket, Padahal Berlabel ‘Tidak untuk Dijual’
WFH ASN Tetap Diawasi Ketat
Meski bekerja dari rumah, ASN tetap berada dalam pengawasan yang ketat. Pemerintah memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja tetap terkontrol dengan memanfaatkan teknologi digital.
Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah pemantauan berbasis geo-location untuk memastikan keberadaan ASN selama jam kerja.
Dengan sistem ini, kehadiran pegawai tetap bisa dilacak meskipun tidak berada di kantor.
Tak hanya itu, ASN juga diwajibkan untuk selalu siaga. Selama jam kerja berlangsung, perangkat komunikasi harus aktif, dan setiap panggilan maupun pesan wajib direspons dalam waktu maksimal lima menit.
Aturan ini menjadi penegasan bahwa WFH ASN tetap menuntut disiplin tinggi dan tidak memberikan ruang untuk bekerja secara santai tanpa tanggung jawab.
Pelayanan Publik Dipastikan Tetap Optimal
Pemerintah menjamin bahwa kebijakan WFH ASN tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik.
Sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.
Baca Juga:Godzilla El Nino Diprediksi Hantam Indonesia 2026, Ini Dampak Serius yang Perlu Diketahui MasyarakatSNBP 2026 Resmi Diumumkan, 178.981 Siswa Lolos PTN, Cek Namamu Sekarang!
Transformasi ini justru diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih modern tanpa mengurangi kualitas maupun kecepatan respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain mendorong fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi di lingkungan instansi pemerintah.
Sejumlah langkah yang didorong antara lain pembatasan perjalanan dinas, optimalisasi rapat secara daring, pengurangan penggunaan kendaraan dinas, hingga penghematan energi di lingkungan perkantoran.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pemerintah berharap pola kerja ASN menjadi lebih efektif sekaligus mampu menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kinerja.