JABAR EKSPRES – Ancaman kejahatan siber kian nyata seiring meningkatnya aktivitas digital masyarakat. Serangan seperti phishing, malware, hingga pencurian data menjadi risiko serius, termasuk di Kota Cimahi. Pemerintah pun mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan digital.
Berdasarkan pemantauan melalui Security Operations Center (SOC), Pemkot Cimahi memastikan hingga kini belum ada insiden siber yang berdampak langsung pada sistem pemerintahan, baik peretasan, phishing sistem, maupun kebocoran data layanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi, Ahmad Saefulloh menegaskan, terdapat beberapa kejadian pada level individu (perseorangan), yang umumnya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman terhadap security awareness.
Baca Juga:Pohon Tumbang di Cimahi, DLH Sebut Murni Akibat Cuaca EkstremPolres Cimahi Bongkar Bisnis Gelap Tembakau Sintetis Kalangan Pelajar
“Seperti klik tautan mencurigakan, penggunaan kata sandi yang lemah, atau kurangnya kewaspadaan terhadap teknik social engineering,” ungkapnya pada Jabar Ekspres, Senin (30/3/2026).
Ahmad menegaskan, kasus tersebut tidak berdampak pada sistem pemerintahan secara keseluruhan, namun menunjukkan bahwa faktor manusia masih menjadi titik lemah dalam keamanan siber.
Dari sisi ancaman, upaya serangan seperti probing, scanning, hingga brute force terdeteksi rutin. Meski demikian, seluruhnya berhasil diantisipasi melalui sistem keamanan berlapis.
“Akan tetapi, seluruh upaya tersebut sejauh ini dapat dideteksi, diisolasi, dan dimitigasi secara efektif melalui pengamanan berlapis yang telah diterapkan, termasuk Wazuh untuk deteksi anomali, Web Application Firewall (WAF) untuk proteksi aplikasi, serta pengamanan jaringan dan endpoint berbasis Sophos,” tuturnya.
Sebagai langkah antisipasi, Diskominfo Cimahi memperkuat edukasi keamanan digital, penerapan Multi-Factor Authentication (MFA), serta peningkatan kapasitas deteksi dan respons melalui pengembangan SOC.
“Pengujian keamanan secara berkala, melalui vulnerability assessment, penetration testing, dan simulasi serangan (red teaming) guna memastikan tidak terdapat celah yang dapat dieksploitasi. Kemudian Penerapan Prinsip Zero Trust dan Least Privilege, untuk memastikan setiap akses terhadap sistem tervalidasi secara ketat dan dibatasi sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan kebijakan juga mengacu pada standar ISO 27001:2022 agar sistem pengamanan berjalan terukur.
Baca Juga:Kemnaker Perketat Pengawasan, Aduan THR Tak Lagi Berhenti di AdministrasiTransisi Kompor Listrik Dinilai Jadi Kunci Kurangi Ketergantungan Impor Energi, Benarkah?
“Dengan pendekatan tersebut, kami memastikan bahwa meskipun hingga saat ini belum terdapat insiden siber yang berdampak pada sistem pemerintahan Kota Cimahi, kewaspadaan tetap dijaga pada tingkat tinggi (high alert), serta kapasitas pertahanan terus ditingkatkan secara adaptif,” imbuhnya.