JABAR EKSPRES – Pengawasan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu jadi prioritas. Pasalnya, selain pendistribusian, proses pengolahan hingga pembelian bahan baku pun perlu diperhatikan.
Pakar Kebijakan Publik dari Unpad Bandung, Asep Sumaryana mengatakan, pengawasan oleh pemerintah di kewilayahan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga dinilai penting, sebab merupakan bentuk kontrol yang harus jadi prioritas.
“Kontrol distribusi, pembelian bahan, proses pembuatan makanan, penyajian makan segala macam supaya MBG itu lebih sehat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler belum lama ini.
Baca Juga:Ekonomi Desa Siap Naik Kelas, Koperasi Subang Ekspor 3 Ton Manggis ke Pasar China Jadi Penopang Ekonomi Pesisir, KKP Pastikan Kemudahan Pupuk Subsidi Bagi Pembudidaya Ikan
Asep memaparkan, dalam hal ini pihak pemerintahan setempat termasuk BGN perlu melakukan pemeriksaan, terhadap SPPG yang dinilai kurang maksimal menerapkan program nasional MBG.
“Beri peringatan agar tidak mengulangi hal serupa, kemudian lakukan pemanggilan jika SPPG kembali lakukan pendistribusian makanan yang tidak layak,” paparnya.
“Apabila masih kembali melakukan kesalahan, ini perlu dievaluasi oleh BGN juga. Apakah dicabut izin SPPG dapurnya sebagai hukuman,” lanjut Asep.
Dia menjelaskan, dampak dari pendistribusian makanan MBG yang tidak layak, maka kepercayaan publik terhadap program nasional pun berpotensi menurun.
“Tingkat kepercayaan berkurang, banyak kasus tidak terawasi, masalah jadi serius. Jika dibiarkan MBG bukan untuk memenuhi gizi, tapi untuk memenuhi kepentingan lain,” jelas Asep.
“Persepsi juga berpengaruh, apabila menunya tak layak, bisa saja membuat masyarakat berpikir jika program yang awalnya bermanfaat jadi merasa tidak bermanfaat,” tambahnya.
Terkait pengawasan, menurut Asep, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) pun perlu tegas terhadap SPPG, apakah cukup jumlah pengawas dan fasilitasnya.
Baca Juga:Kredit UMKM Bisa Tumbuh Pesat dengan Perbaikan Tiga Sektor Utama Menaker Pastikan Bonus Hari Raya Ojol Diumumkan Bersamaan dengan THR
“Mungkin dari aspek pengawasan ini jadi titik lemah dalam belanja dan penggunaan anggaran. Bisa berpengaruh terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
“Dinkes, puskesmas dan kecamatan bahkan desa apa dilibatkan? Jika tidak dilibatkan maka tidak akan ikut campur jila ada masalah dalam menu MBG. Namun jika dilibatkan maka seberapa jauh keterlibatannya,” pungkas Asep. (Bas)