JABAR EKSPRES – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik dengan menerapkan aplikasi E-Tamu sebagai sistem pendaftaran kunjungan berbasis digital.
Aplikasi ini diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Bandung Barat.
Sekretaris DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ricky Riyadi, mengatakan sistem E-Tamu dirancang untuk mempermudah sekaligus menertibkan administrasi kunjungan ke DPRD KBB. Melalui sistem tersebut, masyarakat, instansi pemerintah, maupun mitra kerja dapat mendaftar audiensi dan kunjungan kerja secara online.
Baca Juga:Anggaran Rp3 Miliar Dinilai Tak Cukup, DPRD KBB Desak Evaluasi Target PorprovTiga TPS Ilegal di Lembang Ditutup Komisi III DPRD KBB
“Sekarang cukup akses link E-Tamu, isi formulir yang tersedia, dan data kunjungan langsung terekam dalam sistem. Jadi lebih tertata dan terjadwal,” ujar Ricky belum lama ini.
Ia menjelaskan, sistem digital tersebut menggantikan mekanisme lama yang masih dilakukan secara manual maupun melalui pesan WhatsApp.
“Sebelumnya pendaftaran kunjungan masih melalui WhatsApp atau dicatat manual. Data tamu direkap, diketik ulang, lalu dicetak. Sekarang proses itu tidak diperlukan lagi karena semuanya sudah terintegrasi secara digital,” katanya.
Dengan aplikasi E-Tamu DPRD Kabupaten Bandung Barat, jadwal kunjungan, jumlah tamu, serta tujuan kedatangan dapat terdata lebih rapi dan terstruktur. Sistem ini juga memudahkan bagian administrasi dan protokoler dalam melakukan verifikasi serta pengaturan agenda agar tidak terjadi benturan jadwal kegiatan dewan.
Menurut Ricky, digitalisasi di lingkungan pemerintahan merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari, termasuk di lembaga legislatif daerah. Karena itu, DPRD Kabupaten Bandung Barat terus menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan berbasis teknologi guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Selain penerapan E-Tamu, Setwan DPRD Kabupaten Bandung Barat juga mengoptimalkan pengelolaan website resmi sebagai pusat informasi kegiatan dewan.
“Berbagai aktivitas DPRD, mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akan dipublikasikan secara berkala di website resmi,” jelasnya.
Baca Juga:DPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Kawal MBG Agar Berkualitas dan Tepat SasaranKrisis Kepemimpinan di OPD Strategis KBB, DPRD Peringatkan Potensi Mandeknya Program Prioritas
Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung keterbukaan informasi publik serta memudahkan masyarakat memantau kinerja DPRD KBB. Website resmi juga diharapkan menjadi rujukan bagi seluruh pihak termasuk masyarakat dalam memperoleh informasi kegiatan dewan secara cepat dan akurat.