Ia juga mendorong pendekatan pembangunan berbasis partisipasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), obligasi daerah, serta kolaborasi multipihak. Contohnya, pembangunan SDN Cipeundeuy melalui skema CSR yang telah terealisasi.
“Model kolaborasi seperti ini perlu diperluas agar manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Mahdi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga harmonisasi antarunsur pimpinan daerah, termasuk Forkopimda KBB. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Baca Juga:Disnaker KBB Telusuri Dugaan Warga Bandung Barat Jadi Korban TPPO di Sikka NTTOffroad Sukawana-Cikole Kerap Rugikan Warga, Disparbud KBB Tegaskan Hal Ini!
Mahdi juga mengingatkan rasio belanja pegawai dalam APBD yang masih menjadi tantangan bersama. Struktur anggaran yang lebih proporsional dinilai penting untuk memperbesar ruang fiskal bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Kita harus bergerak cepat. Kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Wit)