Pemprov Jabar Siapkan Raperda Holding BUMD, Target Masuk Propemperda 2026

Ilustrasi rapat paripurna DPRD Jawa Barat (dok humas)
Ilustrasi rapat paripurna DPRD Jawa Barat (dok humas)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menunjukkan keseriusannya dalam merealisasikan pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini, Pemprov tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar hukum rencana tersebut.

Melalui Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan (BIA), Pemprov Jabar telah menjalin komunikasi dengan DPRD Jawa Barat, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Pertemuan tersebut digelar beberapa hari lalu untuk mengusulkan agar Raperda pembentukan holding BUMD dapat masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu

“Kami tengah mengusulkan agar bisa masuk propemperda,” kata Kepala Biro BIA Jawa Barat Deny Hermawan, Rabu (11/2).

Deny menambahkan, pihaknya juga sedang menyiapkan bahan kajian sebagai penguat usulan tersebut. Salah satunya dengan menyusun studi kelayakan (feasibility study/FS) guna memperoleh rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami siapkan FS untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah beberapa kali menyampaikan rencana pembentukan holding BUMD. Dalam skema yang dirancang, nantinya hanya akan ada dua BUMD di Jawa Barat, yakni Bank BJB dan satu BUMD hasil penggabungan seluruh BUMD lainnya.

“Seluruh BUMD di Jawa Barat digabungkan menjadi satu BUMD di luar Bank BJB. Jadi nanti itu hanya ada dua, satu ada BJB, satu lagi ada BUMD yang digabungkan,” katanya, Kamis (22/1).

Sebagai bagian dari persiapan, Dedi juga menggelar pertemuan dengan para pimpinan BUMD untuk memaparkan kondisi terkini perusahaan masing-masing.

Direktur Utama Jamkrida Jabar, Bobby Cahyadi, menjelaskan peran perusahaan serta kontribusi dividen yang telah disetorkan kepada Pemprov Jawa Barat.

Sementara itu, M. Deddy Gamawan dari PT Agronesia memaparkan unit-unit usaha yang dikelola, mulai dari pabrik karet hingga Pabrik Es Saripetojo.

Baca Juga:Layvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling MenentukanDion Markx Jadi Simbol Regenerasi Persib Bandung

Saat menyoroti kondisi keuangan, Dedi memperoleh informasi bahwa PT Agronesia masih memiliki utang sekitar Rp40 miliar, dengan saldo kas sekitar Rp1,5 miliar dan total aset mencapai Rp365 miliar. (son)

0 Komentar