Menurutnya, surat tersebut nantinya akan dibawa oleh warga ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk diunggah ke aplikasi Dibedasken.
“Selanjutnya, Dinas Sosial akan membuat surat keterangan lanjutan dan mengunggah data ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai bahan verifikasi pemerintah pusat,” tambahnya.
Ningning juga menyebut terdapat pula peralihan data kepesertaan dari PBPU Pemda yang masuk kategori desil 1 sampai desil 5 menjadi PBI Jaminan Kesehatan sebanyak 18.629 jiwa.
Baca Juga:Pemkot Cimahi Cari Solusi Penonaktifan 19 Ribu BPJS PBI, Pastikan Pasien Tetap TerlayaniCara Mengetahui BPJS PBI Aktif Kembali atau Tidak Lewat NIK KTP
Ia pun akan melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat untuk mempercepat penanganan warga terdampak penonaktifan kepesertaan JKN PBI sekaligus menyamakan langkah teknis pelayanan di lapangan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan selama proses verifikasi berlangsung.
“Kita akan rapat koordinasi secara daring dalam waktu dekat bersama Puskesos, puskesmas, Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin), serta BPJS Kesehatan,” tutupnya.