JABAR EKSPRES – Aktivis lingkungan Suwatno menilai penarikan mesin insinerator oleh Pemerintah Kota Bandung karena melebihi ambang batas emisi gas buang sebagai bukti lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam kebijakan pengelolaan sampah perkotaan.
Menurut Suwatno, sejak awal penggunaan insinerator sudah menuai penolakan dari kelompok lingkungan karena berpotensi mencemari udara dan membahayakan kesehatan warga. Fakta bahwa mesin tersebut akhirnya ditarik justru mengonfirmasi kekhawatiran yang selama ini disuarakan masyarakat sipil.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Penarikan insinerator menunjukkan bahwa Pemkot Bandung terburu-buru mengambil solusi instan tanpa kajian lingkungan yang matang,” ujar Suwatno, Jumat (6/2).
Baca Juga:Strategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi Wamenkeu
Ia menilai, penggunaan insinerator bertentangan dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang seharusnya mengutamakan pengurangan, pemilahan, dan daur ulang. Alih-alih menyelesaikan masalah, teknologi pembakaran justru memindahkan persoalan dari sampah padat menjadi pencemaran udara.
“Kalau emisi gas buangnya sampai melampaui baku mutu, yang jadi korban siapa? Warga sekitar. Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan akan menanggung risikonya,” tegasnya.
Suwatno juga mengkritik minimnya transparansi Pemkot Bandung terkait uji emisi dan dampak lingkungan sebelum mesin tersebut dioperasikan. Ia menilai penarikan insinerator seharusnya diiringi dengan evaluasi terbuka dan pertanggungjawaban kepada publik.
“Jangan sampai ini hanya jadi langkah senyap untuk meredam kritik. Publik berhak tahu sejak kapan emisi itu bermasalah dan mengapa tetap dioperasikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemkot Bandung untuk menghentikan ketergantungan pada teknologi pembakaran dan mulai serius membangun sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Masalah sampah tidak akan selesai dengan mesin mahal dan berisiko tinggi. Solusinya ada pada perubahan kebijakan dan keberpihakan pada lingkungan, bukan pada proyek jangka pendek,” pungkasnya. (dam)