JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memulai proses perencanaan pembangunan tahun 2027 dengan menempatkan pengurangan pengangguran dan kemiskinan sebagai isu strategis utama. Fokus tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan fondasi awal untuk memastikan arah kebijakan pembangunan disusun secara partisipatif dan berbasis kondisi faktual di lapangan.
“Penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahap pertama dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah, sebelum masuk ke tahapan rancangan, rancangan akhir, hingga penetapan RKPD,” ujar Iskandar, Rabu (4/2).
Baca Juga:MTsN Kota Cimahi Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor Pasir LanguJumlah Bodypack Melebihi Daftar Pencarian, SAR Temukan Tujuh Korban di Hari ke-10
Ia menegaskan, masukan dari para pemangku kepentingan menjadi penting agar kebijakan pembangunan tidak bersifat normatif, melainkan mampu menjawab persoalan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Kota Bandung.
Secara struktural, Kota Bandung masih menghadapi tantangan serius di bidang ketenagakerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung pada Agustus 2025 sebesar 7,22 persen.
Angka ini menggambarkan bahwa lebih dari tujuh dari setiap seratus angkatan kerja di Kota Bandung belum terserap ke dalam aktivitas ekonomi produktif.
Tingkat pengangguran tersebut tergolong tinggi untuk wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang relatif dinamis. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dengan daya serap tenaga kerja, khususnya pada kelompok usia produktif dan lulusan pendidikan menengah hingga tinggi.
Struktur ekonomi Kota Bandung yang didominasi sektor jasa dan ekonomi kreatif juga menuntut tenaga kerja dengan keterampilan spesifik. Tanpa perencanaan pembangunan yang mampu menjembatani kebutuhan pasar kerja dan kompetensi tenaga kerja, pengangguran berpotensi menjadi masalah kronis.
“Perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan pengangguran secara konkret dan terukur, bukan hanya dalam target angka, tetapi dalam kualitas program yang dilaksanakan,” katanya
Di sisi lain, persentase penduduk miskin Kota Bandung pada Maret 2025 tercatat sebesar 3,78 persen atau sekitar 99 ribu jiwa. Secara persentase, angka ini relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. Namun dalam konteks perkotaan, kemiskinan di Bandung memiliki karakter yang lebih kompleks.