Kritik tersebut menguatkan kekhawatiran massa bahwa forum itu justru melegitimasi kekerasan di Palestina. Selain itu, isu anggaran negara turut disuarakan.
Ridwan menyebut kewajiban kontribusi dana sebagai alasan lain penolakan. “Untuk join board saja wajib nyumbang 16 triliun,” ujarnya.
Menurut dia, dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak di dalam negeri, terutama di tengah kondisi Indonesia yang rawan bencana.
Baca Juga:Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi WamenkeuLayvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling Menentukan
Sementara pada aksi di Asia Afrika itu juga diwarnai refleksi sejarah. Seorang orator mengingatkan kembali hubungan Indonesia dan Palestina sejak awal kemerdekaan.
“Palestina negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita menjadi bangsa korban kolonialisme,” katanya di hadapan massa.
Di kota yang dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, para peserta aksi menilai dukungan terhadap Palestina bukan sekadar solidaritas kemanusiaan, melainkan sikap politik yang sejalan dengan konstitusi.
Mereka menutup aksi dengan tetap berdiri berjajar, membiarkan poster dan gambar berbicara lebih lantang dari teriakan. Mereka coba menyampaikan penolakan terhadap Board of Peace.
Termasuk menyampaikan harapan. Harapan supaya Indonesia tetap berada di sisi bangsa yang masih dijajah.