JABAR EKSPRES – Banjir yang berulang kali melanda wilayah Cimahi Selatan bukan sekadar persoalan musiman. Pemerintah Kota Cimahi menilai, masalah tersebut bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan langkah cepat atau solusi instan. Kondisi geografis wilayah, kepadatan permukiman, hingga perilaku lingkungan menjadi faktor yang saling berkaitan.
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cimahi, Muhammad Thothoh Gozali Masduki menyebut karakteristik wilayah Cimahi Selatan sebagai tantangan utama dalam penanganan banjir. Kawasan ini berada di cekungan dengan tingkat kepadatan permukiman yang tinggi, sementara kapasitas saluran air dan aliran sungai relatif kecil.
“Penanganan banjir di Cimahi Selatan memang harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setiap tahun kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk pembersihan saluran air dan sungai yang mengalami sedimentasi,” ujar Thothoh saat dihubungi via telepon, Senin (2/2/2026).
Baca Juga:Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi WamenkeuLayvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling Menentukan
Selain kondisi wilayah, banjir juga dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus. Air hujan yang turun dalam intensitas besar tidak memiliki ruang cukup untuk mengalir lancar ke titik pembuangan. Situasi tersebut semakin diperparah oleh penyempitan saluran air akibat sedimentasi dan tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai.
Menurut Thothoh, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi persoalan ini. Karena itu, Pemkot Cimahi mulai memfokuskan penanganan banjir berbasis partisipasi masyarakat khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.
“Masyarakat kami imbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang menyumbat saluran air akan memperparah banjir dan berdampak langsung ke lingkungan tempat tinggal warga sendiri,” katanya.
Dalam praktiknya, Pemkot Cimahi telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan berbagai dinas dan lembaga terkait. Penanganan melibatkan DPKP, BPBD, DP3AP2KB, Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, hingga unsur masyarakat dan relawan.
Pemantauan kondisi cuaca juga dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) serta aparat wilayah.
Terkait penanganan darurat, Thothoh mengungkapkan bahwa pemerintah masih mematangkan skema evakuasi dan penyiapan lokasi pengungsian, terutama di wilayah Cibodas yang sebelumnya mengalami keterbatasan tempat pengungsian.