Jika penindakan hanya menyasar pekerja lapangan, Grandy menilai hal itu tak lebih dari sandiwara hukum. “Itu sandiwara hukum. Yang ditunggu publik adalah keberanian aparat menyentuh aktor besar di balik tambang ilegal,” ungkapnya dengan nada keras.
Grandy menambahkan, Kang Dedi Mulyadi memiliki tanggung jawab politik untuk memastikan koordinasi lintas institusi berjalan efektif, bukan sekadar mengeluarkan imbauan.
“Gubernur harus memimpin langsung orkestrasi penegakan hukum. Jika tidak, maka yang kalah bukan hanya lingkungan Subang, tetapi wibawa negara itu sendiri,” tegasnya.
Baca Juga:Ramai Soal Reshuffle Kabinet Prabowo Siang Ini, Nama Juda Agung Menguat untuk Posisi WamenkeuLayvin Kurzawa, Jawaban Persib di Fase Paling Menentukan
Wilayah Subang, menurut Grandy, saat ini berada dalam kondisi kritis. Kerusakan ekologis akibat tambang ilegal berpotensi memicu bencana lingkungan, konflik sosial, hingga kemiskinan struktural yang dampaknya dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
“Negara tidak boleh kalah oleh ekskavator, dan hukum tidak boleh kalah oleh uang. Jika kepolisian dan kejaksaan ragu, maka rakyatlah yang akan terus menjadi korban,” katanya.
Masyarakat kini menanti langkah nyata berupa penutupan total tambang ilegal, proses penyelidikan dan penuntutan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih.
Diamnya negara, menurut Grandy, akan dibaca publik sebagai bentuk keberpihakan terhadap kejahatan lingkungan, terlebih karena tambang ilegal di Subang disebut-sebut telah berulang kali ditutup namun kembali beroperasi.
“Sejarah tidak mencatat pemimpin dan aparat yang aman-aman saja. Sejarah hanya mencatat siapa yang berani menegakkan hukum, dan siapa yang memilih diam saat alam dan rakyat dihancurkan,” pungkas Grandy. (Bas)