JABAR EKSPRES – 3.600 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bogor belum menerima gaji hingga menjelang akhir Januari 2026.
Keterlambatan tersebut menuai keluhan para tenaga pendidik yang berharap pembayaran dilakukan tepat waktu
Salah seorang guru PPPK Paruh Waktu yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa karena gaji bulan Januari belum juga diterima.
Baca Juga:Awal 2026, BULOG Kancab Bandung Gencarkan Penyerapan GKP di Sentra Produksi Padi SumedangBrother Chang Dibuka di Bandung, Perpaduan Cita Rasa Asia dan Kisah Inspiratif
“Kami, guru PPPK paruh waktu, belum menerima gaji di awal tahun ini,” keluhnya, Rabu (28/1/2026).
Keluhan tersebut dibenarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni, mengatakan bahwa pembayaran gaji masih dalam proses administrasi.
“Kasubag Unpeg sudah memproses dan saat ini sudah berada di bagian keuangan. Memang mekanismenya bekerja dulu baru menerima gaji, dan itu sudah sesuai ketentuan pemerintah,” jelasnya.
Rameni menyebutkan, jumlah guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 3.600 orang. Besaran gaji yang diajukan disesuaikan dengan standar biaya umum (SBU) serta jenjang pendidikan masing-masing.
“Jumlahnya sekitar 3.600 orang. Pengajuan gaji sesuai SBU dan jenjang pendidikan, untuk lulusan S1 sekitar Rp2,5 juta per bulan, dan tiap daerah bisa berbeda,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan, juga membenarkan keterlambatan tersebut. Menurutnya, mekanisme pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu memang berbeda dengan PNS.
“Kalau PPPK paruh waktu, sistemnya kinerja dulu baru dibayarkan, tidak seperti PNS yang menerima gaji di awal bulan,” ujarnya.
Baca Juga:Belanja di Ciwalk Makin Seru, Banyak Hadiah dan Promo RomantisIni 4 Jenis Olahraga Ringan, Tubuh Makin Sehat!
Wildan menambahkan, total jumlah PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bogor saat ini mencapai 9.686 orang dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar.
“Jumlahnya mencapai 9.686 orang dengan total anggaran sekitar Rp44 miliar untuk satu bulan gaji,” pungkasnya.