JABAR EKSPRES – Komisi V DPRD Jabar menyorot kondisi Balai Kesehatan Paru Provinsi Jawa Barat yang terletak di Cirebon, lantaran dinilai butuh dukungan sarana dan SDM.
Komisi V DPRD Jabar turut meninjau kondisi balai tersebut setelah peralihan manajemen, Selasa (21/1), dan kini balai itu tak lagi berstatus sebagai rumah sakit khusus.
Dengan demikian, tata kelolanya harus berintegrasi dengan manajemen RSUD Sidawang, ternyata hal tersebut cukup berdampak. Balai itu butuh penguatan kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia.
Baca Juga:Atasi Krisis Ketersediaan Darah di Cimahi, UPD RSUD Cibabat Mulai BeroperasiPemkot Banjar Rombak Kepemimpinan di 2026: Ini 5 Wajah Baru Pimpin OPD dan RSUD
“Balai itu butuh penguatan sistem dan dukungan anggaran,” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Encep Sugiana.
Encep melanjutkan, balai di Cirebon itu punya peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya sebagai pusat layanan kasus paru, baik TBC maupun non-TBC.
Sayangnya, balai itu membutuhkan beberapa dukungan, setidaknya butuh anggaran sekitar Rp200 miliar lagi.
Anggaran itu untuk beberapa keperluan. Seperti peningkatan sarana prasarana, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur pasien dari 100 menjadi 200 unit.
Kebutuhan lainya adalah optimalisasi peralatan khusus. Alat itu seperti fasilitas kultur dan uji resistensi TBC guna memastikan efektivitas pengobatan. “Itu jadi alat penting dalam penanganan TBC,” katanya.
Lalu yang tak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis paru dan dokter mikrobiologi klinik. “Ini masih kurang, butuh didukung,” jelasnya.
Di sisi lain, kasus TBC di Jawa Barat masih cukup memprihatinkan. Data Dinkes Jabar mencatat berdasarkan data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), di Jawa Barat perkiraan insiden TBC pada 2025 ada 234.280 kasus. Kemudian penemuan kasus Januari–Mei ada di angka 81.864 kasus. (Son)