“Supaya berkeadilan, seharusnya anggota DPRD pun dikurangi tunjangannya, malahan seharusnya inisiatif itu datang dari mereka sendiri,” tegas Darmadji, Kamis (15/1/2026).
Darmadji melanjutkan, jika ada penolakan dari anggota dewan untuk menyelaraskan diri dalam situasi darurat fiskal ini akan menjadi pertanda hilangnya rasa keadilan dan ‘sense of crisis’.
“Kalau tidak mau dikurangi, mereka tidak memiliki rasa keadilan dan tidak punya ‘sense of crisis’. Sebagai wakil rakyat yang mewakili juga ASN dan P3K, seharusnya anggota memperlihatkan keteladanannya,” imbuhnya dengan nada prihatin.
Baca Juga:Persib Hampir Full Team, Maung Bandung Siap Menggila di El Clasico IndonesiaBukan Sekadar Tiga Poin, Marc Klok Tegaskan Duel Persib vs Persija Soal Harga Diri Kota
Ia pun mendorong masyarakat untuk bersikap kritis dan mencermati sikap setiap anggota dewan dalam ujian kebijakan ini.
“Mestinya masyarakat aktif mencari tahu siapa saja yang menolak tunjangan dikurangi. Berarti tahun 2029 jangan dipilih lagi,” ucap Darmadji.
Menurutnya, para wakil rakyat harus memahami kondisi anggaran daerah, di sisi lain, mereka dituntut untuk memberikan keteladanan dengan berkorban sebagaimana yang telah ditanggung oleh ribuan ASN dan P3K yang sehari-hari menjalankan roda pemerintahan. (CEP)