Cek Langsung Melalui Rekening KKS
KPM juga bisa memeriksa saldo di ATM bank penyalur seperti BRI, BNI, BSI, atau Mandiri menggunakan Kartu KKS. Selain itu, pengecekan dapat dilakukan melalui agen bank atau e-warong terdekat.
Konfirmasi ke Pendamping atau Desa
Jika masih ragu, KPM dapat menghubungi pendamping PKH atau mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk memastikan status bantuan di sistem SIKS-NG, termasuk apakah sudah masuk tahap SPM atau SI.
Mulai tahun 2026, pemerintah menerapkan aturan verifikasi komitmen yang lebih ketat bagi seluruh penerima PKH dan BPNT. Aturan ini menjadi penentu apakah bantuan dapat terus diterima atau justru dihentikan.
Baca Juga:Link Download TheoTown Game Simulasi Kota Viral, Ini Cara Instal dan Main GratisnyaSimulasi Angsuran KUR BRI 2026 Rp20 Juta–Rp150 Juta Berdasarkan Omzet Usaha
Dalam aspek kesehatan, ibu hamil dan nifas wajib melakukan pemeriksaan rutin, balita usia 0 hingga 6 tahun harus hadir di Posyandu setiap bulan, sementara lansia dan penyandang disabilitas berat diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Di bidang pendidikan, anak penerima bantuan harus terdaftar dan aktif bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen. Data kehadiran terhubung langsung dengan sekolah, sehingga anak yang putus sekolah berisiko kehilangan bantuan.
Untuk perlindungan sosial, keluarga penerima harus memastikan anak tidak terlibat dalam pekerjaan berisiko, tidak menikah di bawah umur, serta bebas dari praktik kekerasan dalam rumah tangga.
Selain itu, ketertiban administrasi kependudukan juga menjadi syarat mutlak. Data KTP, KK, NIK, dan alamat harus valid dan sinkron. Jika terjadi perubahan data, KPM wajib segera melaporkannya karena ketidaksesuaian data dapat menyebabkan bansos tertunda bahkan dihentikan.
Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Januari 2026 kini sudah mulai mengalir ke rekening KPM secara bertahap melalui berbagai bank penyalur. Bagi yang belum menerima, disarankan tetap memantau status dan berkoordinasi dengan pendamping sosial.
Dengan diberlakukannya aturan verifikasi baru di tahun 2026, kepatuhan terhadap komitmen kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan keakuratan data menjadi kunci utama agar bantuan tetap berlanjut.