Rudy juga menepis anggapan bahwa berkantor di mal akan menurunkan profesionalisme aparatur sipil negara. Sebaliknya, pelayanan justru dituntut lebih cepat dan responsif.
“Berkantor di mal bukan untuk berjalan-jalan. Pemerintah harus bekerja lebih cepat dan responsif dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Selain menghadirkan layanan publik, Pemkab Bogor turut membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah menyiapkan 100 kios bagi UMKM di VIVO Mall, sementara manajemen mal juga membuka kesempatan tambahan bagi pelaku usaha lainnya.
Baca Juga:Relawan PNM Kembali Turun Langsung Salurkan Bantuan dan Kuatkan Korban BencanaDe Braga by ARTOTEL Resmi Perkenalkan General Manager Baru dan Raih Sertifikasi GSTC
Ke depan, konsep pelayanan publik berbasis pusat perbelanjaan ini akan terus dikembangkan. Pemkab Bogor merencanakan pembangunan mal pelayanan publik di wilayah barat dan timur Kabupaten Bogor sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Penempatan pelayanan publik tidak berhenti di VIVO Mall. Ke depan akan kami kembangkan di wilayah lain agar pelayanan semakin dekat dan ekonomi daerah terus tumbuh,” pungkasnya.