JABAR EKSPRES – Implementasi kebijakan publik di tingkat daerah kembali menjadi sorotan, khususnya terkait efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Isu ini muncul dalam dialog kebijakan publik yang digelar Lembaga Kajian Strategis dan Lingkar Studi (KATALIS) Kota Cimahi, Selasa (23/12/2025), di Space 56, Padasuka, Kota Cimahi.
Dialog bertajuk “Implementasi Kebijakan Publik terhadap Taraf Kesejahteraan Masyarakat Kota Cimahi” menjadi forum perdana yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan aktivis mahasiswa dalam satu ruang diskusi terbuka.
Baca Juga:Tersirat! Federico Barba Memang Tinggalkan Persib, Begini Katanya!Federico Barba Not For Sale: 'Ambil Julio Aja, Dibonusan Febri'
Forum ini dirancang untuk mengulas secara kritis sejauh mana kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Kota Cimahi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menelaah hambatan struktural dalam proses birokrasi dan komunikasi publik.
Ketua KATALIS Kota Cimahi, Mohamad Sirojudin Nawawi, menegaskan bahwa dialog ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pengawalan kebijakan publik di daerah.
Menurutnya, kesejahteraan warga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program pemerintah, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, transparansi, serta konsistensi dalam implementasi kebijakan.
“Kegiatan ini merupakan langkah awal KATALIS dalam mengawal pembangunan Kota Cimahi. Ke depan, dialog kebijakan akan kami laksanakan secara rutin, minimal dua kali dalam sebulan. KATALIS ingin berperan sebagai penyeimbang pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Sirojudin pada Jabar Ekspres di lokasi.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal dan kompleksitas persoalan perkotaan, pemerintah daerah membutuhkan mitra kritis yang mampu menyampaikan masukan berbasis data dan aspirasi warga.
“Di sinilah peran masyarakat sipil menjadi krusial untuk memastikan arah pembangunan tidak melenceng dari tujuan kesejahteraan sosial,” imbuhnya.
Dari sisi pemerintah, kritik disampaikan secara terbuka oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Cimahi, Deden Hidayat.
Baca Juga:Eliano Reijnders Jadi Kunci Fleksibilitas Persib, Bisa Main di Hampir Semua PosisiKesabaran Berbuah Gol, Ramon Tanque Menjelma Jadi Bomber Mematikan
Dia mengakui bahwa proses perumusan dan pengawalan kebijakan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam memastikan aspirasi warga tidak terputus di tengah jalur birokrasi.
“Harus diakui, proses pembuatan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum-forum seperti Rembuk Warga, Musrenbang, dan mekanisme partisipatif lainnya kerap tidak terakomodasi dengan baik ketika naik ke tingkat kecamatan atau kota. Ada aspirasi yang hilang di tengah jalan,” ungkap Deden.