JABAR EKSPRES – PT BPR Karawang Jabar merupakan satu dari BPR yang sebagian sahamnya juga dimiliki Pemprov Jabar. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Karawang itu didorong untuk memperkuat penyaluran kredit pada 2026.
Kepala Biro BIA Jabar Deny Hermawan menguraikan, pihaknya memang tengah memonitor kinerja BUMD di Jawa Barat. Fokusnya kali ini adalah penetapan rencana bisnis pada 2026.
Salah satunya adalah BPR Karawang yang dilakukan Senin (22/12). Para jajaran direksi dan pemilik saham berkumpul untuk membahas rencana bisnis tahun depan.
Baca Juga:Kemiskinan Ekstrem di Jabar: Data BPS Belum Update!Jutaan Warga Jabar Masih Melarat, Dedi Mulyadi Tak Punya Program Konkret atasi Kemiskinan?
“Kalau inginnya kami, renbis itu harus mencerminkan pengembangan usaha yang jelas,” terang Deny.
Ada beberapa masukan yang ditekankan para pemilik saham kepada BPR. Khususnya menatap 2026. Di antaranya adalah perbaikan tata kelola hingga peningkatan kualitas penyaluran kredit. “Ini juga untuk optimalisasi pelayanan masyarakat,” katanya.
Hal senada juga disampikan Direktur PT BPR Karawang Jabar Heri Heryanto, rencana bisnis 2026 memang memiliki titik tekan pada peningkatan kredit. Itu juga bagian dari pelayanan masyarakat. “Kamikomit untuk memperluas penyaluran kredit. Tentunya dengan memperhatikan aspek kehati-hatian,” cetusnya.
Di sisi lain, walau kecil, BPR Karawang Jabar termasuk BUMD yang telah mencatatkan setoran dividen ke Pemprov Jabar. Misalnya berdasarkan data LHP BPK pada audit tahun anggaran 2024. BPR itu tercatat ikut menambah pundi-pundi pendapatan daerah senilai Rp 38 juta.
Sementara itu berdasarkan data laporan keuangan BPR pada tahun buku 2024, tercata BPR itu mendapatkan laba bersih senilai Rp 221 juta. Nilainya turun jika dibanding 2023 yang ada di angka Rp 381 juta.
Masih dalam dokumen tersebut, BPR Karawang Jabar juga telah menyalurkan kredit ke masyarakat pada 2024. Rincian diantaranya, kredit untuk perdagangan senilai Rp 5,107 miliar, kredit konsumtif Rp 28,7 miliar dan kredit pertanian senilai Rp 1,2 miliar.
Kredit perdagangan menurun jika dibanding 2023 yang ada di angka Rp 5,9 miliar. Kedit konsumtif naik dibanding tahun sebelumnya yang diangka Rp 27,5 miliar. Sementara kredit pertanian juga naik dibanding sebelumnya Rp 710 juta.(son)