JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat hanya bisa terwujud jika seluruh elemen bersatu dan bekerja berdasarkan kesiapan nyata. Ia menolak pemekaran Bogor Barat yang berhenti pada wacana normatif tanpa dasar logis, terukur, dan konkret.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Rudy saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12/2025).
Di hadapan para tokoh dan pegiat pemekaran, Rudy mengajak semua pihak melakukan refleksi atas perjuangan pemekaran yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun.
Baca Juga:Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Bogor Barat Siap Ditata UlangDPMPTSP Hadirkan Gerai Pelayanan Publik di Bogor Barat, Warga Tak Perlu Lagi ke Cibinong
“Kalau kita benar-benar ingin Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya hanya satu, yaitu kebersamaan. Jangan membawa warna partai atau golongan. Yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat Bogor Barat,” ujarnya.
Rudy menekankan, sejarah tidak akan mencatat latar belakang politik siapa pun, melainkan siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena itu, ia meminta seluruh elemen meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok demi masa depan Bogor Barat.
Sebagai bukti keseriusan, Rudy mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan fondasi konkret pemekaran.
Salah satunya dengan mengajukan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025, yang secara prinsip telah disetujui pada November 2025.
“Calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai keputusan dan kajian para tokoh Bogor Barat sebelumnya,” jelasnya.
Selain kesiapan lahan, pemerintah daerah juga menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah barat.
Dalam sepuluh bulan masa kepemimpinannya, ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan jalan, permukiman, dan fasilitas dasar, termasuk membuka akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.
Baca Juga:Pemekaran Bogor Barat dan Timur, Ketua DPRD Rudy Susmanto: Fokus Bersama!Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Abnormal, Pemekaran Wilayah Terus Didorong
“Kami tidak banyak bicara, kami bekerja dengan data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami siapkan sekarang, bukan tahun depan,” tuturnya.
Ia menambahkan, proses pemekaran saat ini telah masuk tahap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
Pemerintah menargetkan penyelesaian administrasi dan land clearing pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pemerintahan pada 2027, hingga pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan beroperasi pada 2028.