Sebagai bagian dari komitmen transparansi, DPRD KBB juga menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, mulai dari hasil reses hingga pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kami ingin proses ini berjalan transparan dan bisa dipahami publik. Karena itu kami menghadirkan KPK untuk memberikan penjelasan secara langsung,” ucapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap berpihak pada masyarakat, meskipun dihadapkan pada tantangan sistem digital dan keterbatasan anggaran.
Baca Juga:Viral Lansia Dievakuasi Pakai Ekskavator, Bupati Bandung Barat Janjikan Perbaikan Sistem DaruratDorong Kepatuhan Pajak, Pemkab Bandung Barat Hadirkan Sistem Pembayaran Mudah
“Komitmen kami jelas, aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (Wit)