JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mengubah strategi pembangunan pada tahun anggaran 2026 dengan menitikberatkan pada efisiensi belanja dan perlindungan layanan dasar masyarakat.
Di tengah penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan, Pemkot memastikan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjamin dan program prioritas tidak akan terganggu.
Penurunan kapasitas fiskal ini terjadi akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat pendapatan daerah Cimahi pada 2026 turun sebesar Rp148,6 miliar atau 10,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp1,556 triliun menjadi Rp1,407 triliun.
Baca Juga:Waspada! Jaga Perbatasan Indonesia–Timor Leste, demi Ketahanan Pangan Nasional!Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya, Sidang Digelar 17 Desember 2025
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Maria Fitriana, menegaskan bahwa meskipun ruang fiskal semakin sempit, pemerintah daerah telah mengamankan alokasi gaji dan tunjangan ASN dalam APBD 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas birokrasi dan kinerja pelayanan publik.
“Untuk gaji itu sudah 12 bulan. TPP kita simpan 11 bulan sementara ini. Biasanya nanti di pertengahan ada Silpa atau ada apa bisa kita tambahkan,” ujar Maria, Selasa (16/12/2025).
Kepastian tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran para ASN di tengah isu pengetatan anggaran daerah. Menurut Maria, menjaga hak pegawai menjadi bagian penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah situasi keuangan yang menantang.
Di sisi lain, Pemkot Cimahi memastikan bahwa program prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ngatiyana–Adhitia Yudisthira tetap dijalankan. Fokus utama tetap pada pelayanan dasar dan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sudah pasti pelayanan tidak akan berkurang. Infrastruktur yang akan coba difokuskan karena penataaan wajah kota. Soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu tetap jadi prioritas,” kata dia.
Namun, agar roda pemerintahan tetap berjalan, Pemkot Cimahi harus mengambil langkah penghematan besar-besaran. Beberapa pos belanja yang terkena pemangkasan ialah perjalanan dinas, penggunaan utilitas, kegiatan seremonial, serta penyediaan konsumsi rapat.
“Kalau perjalanan dinas sampai 50 persen dipangkas. Kalau mamin, seremonial dari berbagai acara yang tadinya banyak kan, kayak upacara-upacara, ini mah cuma dua pelaksanaan upacara (HUT Cimahi dan HUT RI). Kalau mamin itu juga cukup, 50 persenan lah kayaknya kuranginnya,” kata Maria.