JABAR EKSPRES – Seniman Komunitas Mataholang menggelar aksi teatrikal di halaman Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Senin (15/12). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas pengunduran diri Dewan Kebudayaan Kota Bandung (DKKB)
Para seniman menduga, terdapat campur tangan pihak eksternal yang berupaya mempolitisasi kebudayaan di Kota Bandung.
Dalam aksi itu, seniman Mataholang menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi ekosistem kebudayaan di Bandung. Aksi dibuka dengan pembacaan puisi tentang keadaan kebudayaan yang krisis di Kota Bandung.
Baca Juga:Waspada! Jaga Perbatasan Indonesia–Timor Leste, demi Ketahanan Pangan Nasional!Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia Praratya, Sidang Digelar 17 Desember 2025
Seniman Komunitas Mataholang, Gunawan Gatot, mengatakan keberadaan dewan kebudayaan tetap memiliki peran penting meski kebudayaan dapat berjalan tanpa lembaga tersebut.
“Pada dasarnya kebudayaan akan tetap berjalan walaupun dewan kebudayaan itu tidak ada, akan tetapi dewan kebudayaan saat ini menjadi penting sebab dia memiliki dampak ekosistem yang baik untuk berjalannya kebudayaan itu sendiri, apalagi mengaca pada kejadian saat ini di Bandung,” kata Gunawan di lokasi.
Menurut dia, pemerintah seharusnya bersikap mendukung keberlangsungan ekosistem kebudayaan dan menjadi contoh bagi masyarakat. Dia juga menyinggung alasan pengunduran diri DKKB yang disebut berkaitan dengan campur tangan politik.
“Ya, dalam hal ini pemerintah harusnya memiliki sikap yang pro rakyat untuk keberlangsungan ekosistem kebudayaan itu sendiri, dia juga harus mengambil sikap agar menjadi cerminan bagi masyarakatnya sendiri,” singgungnya.
“Begitupun dengan pengunduran diri DKKB itu adalah sikap mereka sebab mereka mencium campur tangan politik yang tidak sehat pada sawala 2025,” ujarnya.
Gunawan menegaskan dewan kebudayaan memiliki dampak langsung terhadap ekosistem kebudayaan di Kota Bandung. Tentu, katanya, sebab dewan kebudayaan juga memiliki dampak pada ekosistem kebudayaan itu sendiri.
Dia meminta pemerintah bersikap bijaksana dan transparan dalam mengambil keputusan terkait DKKB. Pemerintah yang bersangkutan harus memiliki sikap kebijaksanaan dan keputusan yang baik untuk ekosistem DKKB itu sendiri secara birokrasi dan transparan.
Baca Juga:Persib Kalah Dari Malut United, Thom Haye Akui KecewaJadwal Padat Jadi Sorotan, Persib Akui Tak Ideal saat Tumbang di Kandang Malut United
“Jangan mempolitisasi kebudayaan dengan politik yang kotor demi kepentingan sebagian kelompok,” ujar Gunawan.
Menurut dia, situasi yang terjadi saat ini harus ditindaklanjuti secara serius. “Kejadian saat ini adalah cerminan bobroknya sistem pemerintahan di kota Bandung, ini semua harus ditindaklanjuti sampai tuntas,” katanya.