JABAR EKSPRES – Sebanyak 1.200 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bandung menerima Sertifikat Orientasi Tahun Anggaran 2025. Penyerahan sertifikat dilakukan di Gedung Moh. Toha, Soreang, Senin (15/12/2025).
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan sertifikat orientasi tersebut menjadi syarat penting bagi PPPK untuk melanjutkan kontrak kerja sekaligus penanda kesiapan menjalankan tugas sebagai aparatur pelayanan publik.
“Orientasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi fondasi pembentukan karakter ASN agar bekerja profesional, cepat, dan bertanggung jawab,” katanya.
Baca Juga:Ini Kata PA Bandung Soal Perceraian Ridwan Kamil-Atalia PraratyaMasifnya Pembangunan Perumahan, Kabupaten Bandung Barat Masuk Fase Krisis Bencana
Ia menegaskan PPPK merupakan bagian dari pemerintah daerah yang memiliki peran langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Karena itu, ia meminta seluruh PPPK menjunjung integritas dan menghilangkan stigma birokrasi lambat
“PPPK adalah bagian dari pemerintah. Birokrasi harus sigap dan profesional dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Kang DS sapaan akrabnya menambahkan kompetensi menjadi ukuran utama dalam birokrasi tanpa membedakan senior maupun junior. Menurutnya, integritas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Integritas adalah fondasi utama ASN,” tegasnya.
Selain itu, ia mengajak PPPK meniatkan pengabdian sebagai bentuk ibadah agar pelayanan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus memperjuangkan kesetaraan PPPK dengan ASN, termasuk melalui dorongan regulasi ke pemerintah pusat.
“Saya akan terus memperjuangkan agar PPPK bisa setara dengan ASN,” pungkasnya.