JABAR EKSPRES – Di tengah meningkatnya kebutuhan warga terhadap layanan publik yang cepat, adil, dan berkualitas, Komisi IV DPRD Kota Cimahi menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat.
Dorongan ini muncul seiring berbagai persoalan sektor kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial yang terus mencuat dan menuntut respons nyata dari pemerintah kota.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Ike Hikmawati, menyampaikan pengawasan legislatif saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai proses administratif semata.
Baca Juga:Fitri Salhuteru Penuhi Panggilan Polda Jabar Terkait kasus Pencemaran Nama Baik Hutan Kritis, Ancaman Bencana Makin Nyata!
Menurutnya, fungsi tersebut adalah tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh perangkat daerah memberikan layanan yang profesional, transparan, dan benar-benar berpihak pada masyarakat.
Akhir-akhir ini, kata Ike, publik di Cimahi dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, terutama di sektor kesehatan yang menuntut solusi cepat. Ia mencontohkan peluncuran layanan persalinan 24 jam dan klinik sore di sejumlah puskesmas sebagai langkah awal pemerintah kota memperbaiki akses kesehatan.
“Sebagai contoh, pemerintah kota baru saja meluncurkan layanan persalinan 24 jam dan klinik sore di sejumlah puskesmas, sebagai upaya memperbaiki akses layanan kesehatan,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/12/25).
Namun, ia menegaskan bahwa perluasan layanan bukan satu-satunya persoalan. Pengalaman buruk terkait pelayanan RSUD Cibabat dan video viral tentang penanganan pasien BPJS menjadi bukti bahwa tantangan utama justru ada pada kualitas, keamanan, dan konsistensi layanan.
“Komisi IV mengingatkan bahwa akses mudah tidak cukup, layanan harus dijamin aman, layak, dan bermartabat,” kata politi Fraksi PKS itu.
Di sektor pendidikan dan kebudayaan, ia turut menyampaikan keprihatinan atas ketimpangan sarana-prasarana sekolah, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter generasi muda. Kondisi ini terjadi di tengah dorongan agar Cimahi mampu memperkuat daya saing serta kualitas sumber daya manusianya.
Sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial juga tidak luput dari sorotan. Komisi IV, kata Ike, meminta agar program penyerapan tenaga kerja, pelatihan, serta perlindungan perempuan dan anak tidak dijalankan setengah-setengah.
Baca Juga:Transportasi Jawa Belum Merata, Bandung Masuk Sorotan Soal Wacana Kereta Cepat ke SurabayaGandeng Muhammadiyah, BSI Percepat Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh
“Tantangan di sektor ekonomi dan pasar kerja bergerak cepat. Pengelolaan harus responsif agar masyarakat, terutama kelompok rentan, tidak terabaikan,” ujarnya.
Terkait bantuan sosial dan penanganan warga rentan, Ike mendesak agar validasi data kemiskinan, penyaluran bantuan, dan mitigasi bencana melalui Dinas Sosial, BPBD, hingga Kesra terus diawasi dengan ketat.