Kulin KK Biang Kerok Kerusakan Hutan di Puncak
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) Muhsin mengungkapkan, kondisi kawasan puncak saat ini sudah semakin rusak oleh berbagai alih fungsi lahan pembangunan.
Pembangunan masif dinilai mengganggu tutupan air di kawasan Puncak. Jika tidak dihentikan mungkin tahun depan juga akan sangat membahayakan. “Saya khawatir kawasan Puncak akan bernasib sama seperti Sibolga, Sumatera Utara yang terdampak banjir dahsyat,’’ ujarnya.
Salah satu biang keladi kerusakan hutan adalah program perhutanan sosial atau Kulin KK yang digagas ketika kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Program perhutanan sosial seperti melegalkan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan secara komersial.
Baca Juga:Tambang Jabar Kian Brutal, Citatah Jadi Korban UtamaDBL Indonesia Buka Donasi ‘Assist for Sumatra’, Target Rp50 Juta dalam Dua Minggu
Ironisnya banyak hutan yang menjadi kewenangan Perhutani beralih fungsi menjadi bangunan komersial atau tempat-tempat wisata. Program Kulin KK kemudian bertransformasi menjadi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) melalui Permen KLHK Nomor 4 Tahun 2023.
Skema PPPS, masyarakat dapat mengelola kawasan hutan secara mandiri untuk kegiatan ekowisata hingga hasil hutan bukan kayu. Muhsin mengungkapkan, sekitar 615 hektare lahan hutan di kawasan Puncak sudah dialihfungsikan menjadi kebun kopi.
“Kami ingin menyetop Kulin KK yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi 2018, dengan luas total 615 Ha yang hutan dialihfungsikan jadi tanaman kopi itu yang terjadi saat ini,” kata Muhsin.
Program Kulin KK itu kini berada di wilayah Tugu Utara dan Tugu Selatan yang merupakan area bentangan hutan sampai wilayah Megamendung. Luas totalnya diperkirakan 4.000 Ha. Sedangkan 615 Ha lahan berubah njadi kebun kopi.
Pihaknya mendesak agar SK tersebut dicabut. Sebab akan memperparah terjadinya kerusakan hutan. Pemkab Bogor juga harus berani mengeluarkan moratorium pembangunan di kawasan Puncak, Bogor dan melakukan pembenahan pada bidang tata ruang.
Tekanan Pembangunan KBU Meningkat
Kawasan Bandung Utara yang merupakan wilayah penyangga Bandung Raya juga bernasib sama. Alih fungsi lahan dengan banyaknya bangunan komersil jadi penyebab terjadinya banjir.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui, ancaman bencana hidrometeorologi di Kota Bandung semakin nyata.
Baca Juga:Jay Idzes Jadi Rebutan, Si 'Fotokopi Gabbia' yang Bikin AC Milan Panas-DinginSinyal Bangkit di Tengah Bencana, Menkomdigi Pastikan Pemulihan Jaringan Sumatra Capai 90 Persen
Menurut Farhan, situasi geografis Bandung yang berbatasan dengan daerah berkontur curam, ditambah tekanan pembangunan yang terus meningkat, menjadikan ancaman banjir dan longsor semakin nyata.