Menanggapi situasi ini, Disnaker Kota Banjar mengaku hingga saat ini belum menerima keluhan formal baik dari pihak pekerja maupun pengusaha terkait proses penetapan UMK yang masih berjalan. Posko pengaduan khusus untuk UMK juga belum dibuka. Biasanya, posko pengaduan lebih aktif menjelang pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Dewi juga mengimbau seluruh pihak, terutama pengusaha dan pekerja, untuk menjaga ketenangan dan hubungan industrial yang harmonis selama masa transisi ini. “Kami berharap hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja tetap terjaga. UMK akan ditetapkan sesuai regulasi pemerintah yang berlaku, dan kami meminta semua pihak untuk menunggu dengan sabar,” tutur Dewi. (CEP)