“Terkait mobil dinas, kami tidak tahu rinciannya. Kemarin waktu pembahasan sama Banggar, itu tidak terinci untuk anggaran mobil tersebut,” jelas Sutopo kepada wartawan.
Pernyataan DPRD ini semakin menguatkan anggapan bahwa pengadaan aset tersebut tidak menjadi bagian dari pembahasan utama yang transparan dalam penyusunan APBD defisit. Situasi ini memantik pertanyaan publik mengenai skala prioritas Pemkot Banjar.
“Di satu sisi, pemerintah daerah harus menjalankan kewajiban pelayanan dengan sarana yang memadai, tetapi di sisi lain, prinsip kehati-hatian fiskal dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab menjadi keharusan mutlak ketika anggaran berwarna merah,” tegas pemerhati kebijakan Pemerintah Kota Banjar, Andi Maulana SH MH . (CEP)