Biaya kebutuhan bahan bangunan itu biasanya diperuntukaan pekerjaan struktur, pekerjaan dinding, penutup atap atau genteng, pekerjaan laintai rabat dan kamar mandi dan septic tank. Sementara BOP digunakan untuk upah kerja minimal Rp2 juta dengan perhitungan 8 hari kali Rp250 ribu.
Target 2025 Sebanyak 1.270 Unit Rumah
Selain itu, Indra juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merencanakan target perbaikan untuk tahun 2025. Rencana awal, Dinas Perumahan dan Permukiman menargetkan perbaikan di 1.270 titik. Namun, jumlah tersebut masih belum pasti karena terjadi pergeseran anggaran.
Meski begitu, Indra menegaskan fokus program ini adalah kawasan-kawasan kumuh di Jawa Barat, dan rencananya akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota dan kabupaten setempat.
Hanya 54,17% KK di Jabar Tinggal di Rumah Layak Huni
Baca Juga:Misi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2023, hanya 54,17 persen rumah tangga di Jawa Barat yang tinggal di rumah layak huni. Meskipun angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 2022 yang tercatat 53,37 persen, namun masih banyak masyarakat Jawa Barat yang tinggal di rumah tidak layak huni, dengan angka mencapai 45,83 persen.
Disperkim Jabar sendiri bakal melanjutkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di 2025. Rencananya bakal menyentuh sekitar 1.270 unit.
Waktu itu, nilai anggaran untuk program Rutilahu ditaksir diangka Rp25 miliar. Meski begitu, setelah adanya relokasi anggaran, jumlah alokasi kemungkinan meningkat.
Untuk diketahui jumlah itu juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jabar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Atau masih ada 45,83 persen. Angka persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni itu tentu masih miris jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Pulau Jawa.
Butuh Roadmap dan Kolaborasi
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan turut merespons terkait porsi anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemprov Jabar. Menurutnya, butuh roadmap dan kolaborasi berbagai pihak untuk menuntaskan masalah hunian di Jabar.
Cecep menguraikan, porsi anggaran yang dinilai cukup kecil terkait program perbaikan rutilahu itu berkaitan dengan keberpihakan terhadap masyarakat kurang mampu. Menurutnya, ada berbagai langkah yang dilakukan Pemprov Jabar guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas program rutilahu.