Prioritas Pembenahan Kawasan Kumuh
Kepala Dinas Perkim Jabar Indra Maha menyebutkan, sedikitnya ada sekitar 960 hektar kawasan kumuh yang masuk dalam wilayah Provinsi Jabar. “Kawasan kumuh itu hampir ada di seluruh kota kabupaten di Jabar,” terangnya saat ditemui di Gedung Sate, Selasa (6/8).
Indra melanjutkan, baik pemerintah provinsi maupun kota kabupaten juga memiliki komitmen kuat dalam menuntaskan masalah kawasan kumuh itu. Program perbaikan rutilahu jadi salah satu strategi dalam menekan kawasan-kawasan tersebut.
“Semangatnya sama dengan kota kabupaten adalah menuntaskan kawasan kumuh di 2030,” imbuhnya.
Baca Juga:Sport Tourism Menggema, Malang Century Journey 2025 Tuntaskan Rute 100 Mile dengan MeriahMisi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!
Indra menambahkan, dalam eksekusinya, Pemprov Jabar maupun kota kabupaten tentu mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya kapasitas anggaran daerah.
Disperkim Jabar pada catatan laporan keuangan 2024 lalu mengalokasikan anggaran belanja mencapai Rp265 miliar dengan realisasi Rp241 miliar atau hanya terserap 96 persen.
OPD ini memperoleh pendapatan dari restribusi pengelolaan aset sebesar Rp4,7 miliar. Namun kontribusi kepada PAD terbilang sangat minim hanya Rp4,9 juta saja.
Hasil ini, berbanding terbalik dengan alokasi belanja pegawai yang mencapai Rp33,8 miliar. Sedangkan realisasi belanja hibah Disperkim mencapai Rp6,7 miliar dengan realisasi Rp6,1 miliar
Belanja hibah diberikan untuk Pangkalan TNI AL di Cirebon sebesar Rp890 juta dan renovasi rumah dinas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Rp 5,7 miliar. Disperkim juga telah merealisasikan bantuan sosial sebesar Rp53,4 miiar.
Berdasarkan keterangan, pemberian bantuan sosial tersebut diberikan kepada LKM dan BKM yang ada di Kabupaten/Kota sebesar Rp50,3 miliar. Sedangkan untuk Belanja Modal dan Gedung Disperkim telah menghabiskan anggaran sebesar Rp21,2 miliar.
Prihatin Perbaikan Rutilahu Belum Terpenuhi
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengakui, kebutuhan perbaikan Rutilahu harus jadi prioritas. Tujuannya tentunya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Buky mengaku prihatin dengan keputusan untuk rutilahu 2024 jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan 2023. Pada 2023 lalu Rutilahu yang diperbaiki sekitar 11.400 unit. Tapi pada 2024 ini hanya 2.500 unit. (son/yan)