JABAR EKSPRES – Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sudah digembar-gemborkan akan menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Akan tetapi pada kenyatannya setelah ada relokasi anggaran, program Rutilahu sepertinya tersisihkan begitu saja.
Padahal, program ini sangat penting dan jadi kebutuhan dasar bagi warga Jabar dalam memenuhi tempat tinggal yang layak huni.
Baca Juga:Sport Tourism Menggema, Malang Century Journey 2025 Tuntaskan Rute 100 Mile dengan MeriahMisi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!
Anggota DPRD Jawa Barat Komisi IV Daddy Rohanady mengatakan, saat ini program rutilahu masih diperlukan.
Menurutnya, masih banyak rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh daerah di Jawa Barat. Hal ini terungkap ketika dewan banyak turun ke daerah dalam kegiatan reses.
‘’Kami sering mendapatkan aspirasi tersebut, dan dewan akan segera mengusulkan dengan mendorong penganggaran untuk rutilahu,’’ ujar Daddy.
Daddy mengakui, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) alokasi anggaran sudah disetujui.
Program perbaikan Rutilahu salah satu isu strategis, sehingga diharapkan tetap bisa ditampung untuk alokasi anggarannya.
“Ironis memang, di wilayah Kota Bandung dan Cimahi saja masih banyak usulan masuk. Belum wilayah lain. Makanya rutilahu ini jadi PR untuk diselesaikan,” imbuhnya.
Menurut Daddy, program perbaikan rutilahu adalah salah satu bentuk hadirnya pemerintah daerah kepada masyarakat. Kucuran perbaikan program itu tidak melulu dari provinsi. Tapi bisa dari kota kabupaten ataupun APBN.
Baca Juga:Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!Ogah Imbang, Persib Maunya Menang!
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa masih banyak warga Jabar tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Pada 2023 misalnya, persentase rumah tangga di jabar yang menempati rumah layak huni ada di angka 54,17 persen. Angkanya memang naik jika dibanding 2022 yang ada di angka 53,37 persen.
Tapi jika dicermati, jumlah itu juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jabar yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Atau masih ada 45,83 persen.
Sementara itu berdasarkan informasi Disperkim Jabar sudah mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan rutilahu di 2024. Jumlahnya sekitar 2.600 unit dengan porsi anggaran satu unit Rp 20 juta. Disperkim waktu itu mengklaim Rutilahu sudah jadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.