JABAR EKSPRES – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2026 resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (26/11/2025) lalu.
Pengesahan ini menjadi langkah penting bagi pemerintahan kota dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik pada tahun mendatang, terutama di tengah kondisi penurunan pendapatan daerah yang menuntut efisiensi serta penajaman program.
APBD 2026 ditetapkan dengan pendapatan sebesar Rp 1.407.769.347.152, turun 10,56% atau setara Rp 148.624.088.605 dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp 1.556.393.435.757.
Baca Juga:Misi Kebangkitan Persib Dimulai di Madura: Tiga Poin Harga Mati!Habis Sudah Kesabaran Bojan Hodak, Beberapa Pemain Persib Bakal Didepak!
Penurunan juga terjadi pada sisi belanja daerah yang kini tercatat Rp 1.613.510.754.612,88, atau turun 3,92% dari tahun sebelumnya. Meski demikian, beban defisit sebesar Rp 205.741.407.460,88 dipastikan akan ditutup melalui skema pembiayaan daerah yang telah dirancang oleh pemerintah.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menjelaskan perumusan APBD 2026 merupakan hasil dari penelaahan mendalam yang dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rencana kerja seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, penyusunan anggaran telah diselaraskan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026, termasuk memperhatikan kapasitas fiskal daerah yang mengalami dinamika signifikan.
“Hal lain tentunya dengan adanya penyesuaian anggaran sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan, baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ujar Ngatiyana saat ditemui di Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, Jum’at (28/11/25).
Ia menambahkan, meskipun pendapatan daerah menurun, arah kebijakan belanja tetap berpedoman pada RPJMD Kota Cimahi 2025–2029 yang menekankan pentingnya pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Program-program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi juga tetap menjadi prioritas agar pembangunan berjalan harmonis di seluruh tingkatan.
“Terutama, mendukung program pelayanan dasar dan mendukung program-program yang selaras dengan pusat dan provinsi,” paparnya.
Baca Juga:Ogah Imbang, Persib Maunya Menang!Jung Sang Penyelamat! Persib Menang Dramatis 10 Pemain, Dewa United Dipaksa Pulang Tanpa Gol
Di sisi lain, kondisi penurunan pendapatan daerah membawa tantangan baru bagi Pemkot Cimahi dalam menjaga kualitas layanan publik. Efisiensi anggaran dan penyusunan program berbasis kebutuhan nyata masyarakat menjadi urgensi yang tak dapat dihindari.
Pemerintah daerah diharuskan lebih selektif, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan membawa dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.