JABAR EKSPRES – Gapura Gedung Sate memakan biaya yang cukup fantastis. Diketahui, renovasi tersebut telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025, untuk pagar dan gapura mencapai Rp3,9 miliar besarnya.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah mempertanyakan, arah kebijakan kebudayaan Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM).
“Saya menilai, kebijakan kebudayaan Pemprov Jabar lebih menonjolkan pembangunan fisik bernuansa estetika, daripada upaya merawat warisan sejarah yang memiliki nilai kebudayaan autentik,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (21/11).
Baca Juga:Pertumbuhan Kredit Diklaim Bisa Double Digit di Januari 2026, Efek Suntikan Dana Rp76 Triliun?Tolak Legalkan Thrifting, Purbaya: Saya Gak Peduli sama Pedagangnya!
Menurut Maulana, proyek-proyek seperti Gapura Gerbang Gedung Sate bernilai Rp3,9 miliar, pembangunan gapura perbatasan provinsi, hingga rencana jangka panjang membangun gapura di gerbang tol khas Jawa Barat, menunjukkan dominasi belanja estetika dalam kebijakan kebudayaan daerah.
Selain itu, pada 2025, Pemprov Jabar menganggarkan Rp5,9 miliar untuk sewa kesenian dalam kegiatan seremonial Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Sementara di sisi lain, tegas Maulana, anggaran pelestarian dan pengelolaan situs budaya hanya Rp842 juta, itu pun hanya untuk satu situs cagar budaya.
“Hingga saat ini, ketimpangan anggaran sangat mencolok. Anggaran untuk membangun bangunan baru (yang dianggap) bernuansa Sunda jauh lebih besar dibandingkan anggaran menjaga situs sejarah yang jelas memiliki nilai budaya Sunda yang lebih lama,” tegasnya.
Maulana menilai, kondisi itu diperburuk dengan menurunnya anggaran pelestarian pada 2026 yang hanya mencapai Rp125.670.000.
“Dengan angka sekecil itu, bagaimana mungkin warisan sejarah bisa dirawat? Ini menunjukkan pelestarian sejarah jelas bukan prioritas,” ujarnya.
Lebih jauh, Maulana juga mengingatkan bahwa Jawa Barat masih menghadapi berbagai persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kesejahteraan.
Baca Juga:Nasib IKN Usai HGU Jangka Panjang Dibatalkan, Airlangga: Tetap Sesuai RencanaPerry Buka Ruang Pemangkasan BI-Rate Meski Turun Berkali-kali: Ada Dua Pertimbangan
“Di tengah begitu banyak persoalan mendesak, belanja estetika yang tidak prioritas justru terus digenjot,” imbuhnya.
“Pemprov Jabar harus segera meninjau ulang arah kebijakan kebudayaan agar lebih berpihak pada pelestarian dan kebutuhan masyarakat,” pungkas Maulana. (Bas)