Ketika ditanya mengenai sinergi dengan pemerintah daerah, Adithia membenarkan bahwa Happy Plus dapat menjadi jembatan bagi penyelesaian persoalan yang tak segera tertangani oleh pemerintah.
“Apa yang misalkan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah dikarenakan misalkan sebuah sistem, regulasi, birokrasi, dan penganggaran, kita akan coba bantu melalui jalur kolaborasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebutuhan pengecatan fasilitas umum atau perbaikan MCK yang belum bisa ditangani karena proses anggaran yang panjang.
Baca Juga:Pemilihan ASN Teladan 2025: Pemkot Cimahi Tantang ASN Jadi Inovator Pemkot Cimahi Percepat Penerapan Sistem Merit ASN, Uji Kompetensi Jadi Langkah Awal Reformasi Birokrasi 2025
“Kalau bisa dilakukan ada yang bisa berkolaborasi ngasih cat, kita cat. Kalau misalkan kita datang ke daerah ada MCK yang rusak lalu pemerintah juga masih punya keterbatasan untuk beresin MCK yang rusak. Lalu ada orang dermawan atau perusahaan yang dermawan ingin membantu melalui dana CSR dan lain sebagainya, ya silakan kita bantu fasilitasi,” katanya.
Gerakan Masak Happy akan diluncurkan pada 23 November mendatang di RW Melong. Setelah itu, tim akan bergerak menyusuri 15 kelurahan dan 312 RW.
“Nanti kita keliling ke 15 kelurahan. Beres 15 kelurahan, kita keliling ke 312 RW yang ada di Kota Cimahi,” tandas Adithia.
Melalui Happy Plus, pemerintah berharap semangat gotong-royong kembali menguat, terutama dalam menghadapi tantangan sosial seperti stunting, kelaparan, keterbatasan fasilitas umum, hingga urgensi inklusivitas. (Mong)